Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. Foto : Andri/Man

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menegaskan pentingnya semua pihak memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga UMKM, terlebih dalam menghadapi ancaman resesi yang mengintai perekonomian Indonesia. Menurutnya, UMKM juga harus memiliki daya saing tinggi. Sebab berdasarkan data dari Kementerian Koperasi, jumlah UMKM di Indonesia telah menyentuh angka 59,2 juta. Dari jumlah tersebut, baru 14 persen saja atau baru 8 juta dari jumlah keseluruhan yang menerapkan go digital. 

Hal itu diungkapkan Anis dalam acara Dialog Akhir Pekan yang diselenggarakan oleh RRI Pro 3 dengan topik Kesiapan UMKM Dalam Menghadapi Ancama Resesi, pada akhir pekan lalu. “Padahal tuntutan sekarang ini ditambah pandemi Covid-19, digital net menjadi satu perangkat yang betul-betul vital untuk UMKM bisa bertahan,” ungkap Anis dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Rabu (14/10/2020).

Politisi Fraksi PKS ini mengamati, walaupun saat ini ada UMKM yang sudah maju dengan usahanya yang berkembang, namun masih banyak UMKM yang betul-betul mati. “Banyak UMKM yang tidak memiliki daya tahan terhadap pandemi ini, terutama yang ultra mikro. Usaha-usaha kecil yang letaknya di kampung-kampung. Jangankan untuk berkembang, untuk bertahan hidup saja mereka kesulitan luar biasa,” tambahnya.  

Sebelum krisis akibat pandemi Covid-19 melanda, lanjut Anis, keuntungan yang UMKM dapatkan tidak terlalu besar, apalagi ketika krisis melanda. “Untuk memperoleh modal saja, mereka merasa kesulitan. Itulah sebabnya,  pemanfaatan dana-dana bantuan dari pemerintah betul-betul harus tepat sasaran,” tegasnya. 

Anis menilai bahwa yang dibutuhkan UMKM saat ini bukan hanya kebutuhan modal dan pengembangan usahanya saja. Melainkan, kebutuhan hidup mereka seperti bantuan sosial bahan pokok untuk bertahan hidup, juga harus diberikan. Untuk itu, kebutuhan modal dan pengembangan usaha ditujukan agar mereka mampu memiliki dan meningkatkan daya belinya. 

“Masalahnya, UMKM ini biasanya pangsa pasarnya adalah masyarakat menengah dan bawah yang sekarang menahan belanja karena kondisi pandemi. Di situlah UMKM sangat terdampak,” urainya. Anis menilai negara harus hadir memberikan kebutuhan UMKM karena pelaku sektor usaha tersebut menjadi pemeran utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional, yakni sebesar 99 persen dan menyumbang 60 persen PDB nasional. 

Legislator dapil DKI Jakarta tersebut menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus mengawasi dan mengingatkan Pemerintah. “Karena eksekusi semua kebijakan bukan di tangan DPR tetapi ditangan Pemerintah. Jadi kami akan terus meminta pemerintah untuk melancarkan serapan dana untuk UMKM,” tutupnya. (alw/sf)